Berita

Penyuluhan Hukum di Secapaad

By 30/07/2020 No Comments

(Sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat (Secapaad) menerima penyuluhan hukum dari Tim penyuluh Ditkumad yang dihadiri oleh segenap prajurit, PNS Secapa TNI AD, dengan penyuluh Kolonel CHK Asep Darmawan bertempat di Lapangan Wiradhika Secapaad, Rabu (29/07/2020).
Dalam mengawali acara Penyuluhan Hukum dari Ditkumad, Pamen Ahli Gol .IV Secapaad Bid. Taktik Dan Teknik Dasar Kolonel Cpn Suprapto, S.E. menyampaikan pengantar bahwa organik secapaad Militer dan PNS yang wajib patuh dan tuduk pada hukum, hal ini berbeda dengan masyarakat sipil dimana organik Militer dan PNS dipenuhi aturan-aturan yang mengikat baik dalam masyarakat maupun dimana bertugas.
Penyuluhan hukum ini mengambil tema tentang Undang-Undang ITE, Undang-Undang KDRT, dan tindak pidana Umum yang dilakukan oleh prajurit. Sekarang dengan adanya internet kita dengan mudah menerima dan dapat melakukan transaksi elektronik Agar pemanfaatannya dilakukan secara aman dan mencegah penyalahgunaan, kita perlu mengetahui dan memahami adanya aturan yang menaunginya. Yaitu Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehinga marilah kita berhati-hati dalam menilai berita yang diterima melalui media sosial yang belum jelas kebenarannya.
UU KDRT telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, betapa pentingya peran keluarga, maka kita perlu menjaga agar kehidupan keluarga tetap sehat, harmonis dan bahagia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bahaya yang dapat mengancam keutuhan keluarga dan harus kita cegah bersama-sama. KDRT bukan hanya menyebabkan korban sakit, jatuh sakit atau luka berat, tetapi juga dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada korbannya saja, tetapi dapat meluas ke anggota keluarga lainya.
Tim penyuluhan Hukum Kapten Chk Ujang Priono, SH, lebih lanjut menyampaikan tentang Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sampai dengan proses Desersi dan penyebab anggota melakukan hal tersebut, penyebab anggota melakukan THTI sangat perlu untuk disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, karena dewasa ini tidak sedikit ditemukan anggota yang melakukan hidup boros (berfoya-foya) yang terjadi dilingkungan keluarga TNI AD maupun PNS Angkatan Darat, sehingga untuk menghindari terjadinya THTI kita wajib hidup hemat agar terhindar dari pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan norma Prajurit.

Pada akhir ceramahnya, tim penyuluhan hukum mengharapkan para peserta yang hadir lebih mendalam dan lebih mengetahui secara jelas tentang Undang-Undang ITE, Undang-Undang KDRT dan tindak pidana Umum yang dilakukan oleh prajurit yang wajib dipatuhi dan ditaati baik di lingkungan TNI maupun masyarakat serta mampu mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.